PRAKTIK PEMERINTAHAN DESA DAN PEMERINTAHAN NAGARI DI LURAH AMPALU KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN (1983-2007)

Safri, Dani (2021) PRAKTIK PEMERINTAHAN DESA DAN PEMERINTAHAN NAGARI DI LURAH AMPALU KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN (1983-2007). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf - Published Version Download (477kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf - Published Version Download (161kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (254kB) | Preview
	Text (Skripsi full text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Praktik Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari Di Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 1983-2007”. Nagari Lurah Ampalu memilki sejarah yang cukup panjang dari awal didirikannya hingga sekarang. Masyarakat Lurah Ampalu menggantungkan hidup pada bidang pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Proses awal yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sumber yang berkaitan dengan penelitian. Pada tahap pengumpulan sumber dilakukan dengan cara studi pustaka dan lapangan dengan metode sejarah lisan atau wawancara. Setelah sumber-sumber diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengklarifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka tahap selanjutnya melakukan metode kritik sumber dan menganalisis semua menjadi benang merah sejarah sebelum dituliskan dalam bentuk skripsi. Sistem pemerintahan desa yang secara penerapannya di Sumatera Barat terjadi pada tahun 1983. Perubahan ini menyebabkan pola pemerintahan yang diterapkan di Sumatera barat dalam bentuk pemerintahan nagari, harus berubah menjadi sistem pemerintahan desa. hal ini tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Pengaruh baik yang ditimbulkan adalah semakin mudahnya proses masyarakat pengurusan administrasi bagi masyarakat dikarenakan kesatuan wilayah pemerintahan desa relatif kecil. Namun hal ini menimbulkan peniadaan pengaruh pemangku adat yang memiliki peran penting dalam tatanan pemerintahan nagari Setelah menjalankan sistem pemerintahan desa hampir 20 tahun. Ketika pemberlakuan otonomi daerah, dimana daerah berhak menentukan pengelolaan daerahnya sendiri. Maka dalam hal ini Pemerintahan Sumatera Barat memutuskan kembali nagari sebagai unit pemerintahan terendah. Menanggapi keputusan tersebut, masyarakat Lurah Ampalu melakukan rapat untuk membentuk kembali pemerintahan Nagari Lurah Ampalu yang dihadiri oleh ninik mamak, alim ulama, kepala desa dan masyarakat. Berdasarkan keputusan rapat tersebut masyarakat Lurah Ampalu setuju kembali pada sistem pemerintahan nagari. Serta penunjukan Amir Syam sebagai wali nagari sementara yang akan mengurus segala persiapan untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari. Kata Kunci: Desa, Masyarakat, Nagari, Pemerintah

Actions (login required)

View Item