PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT (POLRES) 50 KOTA (Pekara No.Pol : LP/29/III/2014/Sektor Guguak)

Ichwanadi, Ichwanadi (2015) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT (POLRES) 50 KOTA (Pekara No.Pol : LP/29/III/2014/Sektor Guguak). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (34kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (237kB) | Preview
Preview	Text (bab akhir) BAB V.pdf - Published Version Download (59kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (63kB) | Preview
	Text (karya ilmiah utuh) Karya Ilmiah Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (981kB)

Abstract

Tindak Pidana Perkosaan terhadap anak merupakan tindakan yang dilarang dalam Pasal 81 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara berperan dalam melindungi hak-hak anak yang telah dilangar yaitu dengan memproses tindak pidana dengan obyektif dan seadil-adilnya. Namun pada proses Penyidikan di Polres 50 Kota pada pokok perkara No. Polisi : LP/K/29/III/2014/Sektor Guguak terdapat kejangalan di dalam pembuatan BAP. Adapun Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu : Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan terhadap anak oleh Penyidik Polres Lima Puluh Kota dalam perkara No. Pol : LP/K/29/III/2014/Sektor Guguak, Bagaimanakah Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Penyidikan dalam perkara Nomor Pol: LP/K/29/III/2014 dari aspek hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data berupa studi Kepustakaan atau Studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polres 50 Kota telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, namun masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam pembuatan BAP dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak. Dari aspek hukum pidana materil, seharusnya penyidik menetapkan tersangka lebih dari satu orang atau dengan kata lain merumuskan delik penyertaan atau deelneming. Kajian hukum dari aspek hukum pidana formil yaitu penyidik tidak segera menindaklanjuti laporan dari keluarga korban dan pada saat korban ditemukan, polisi tidak melakukan upaya visum terhadap korban. Berdasarkan pembahasan penulis memberikan rekomendasi diantaranya: penyidik harus melihat akibat dari perbuatan tersangka terhadap korban yang menimbulkan depresi berat. Penyidik harus lebih jeli dalam merumuskan tindak pidana terhadap tersangka dengan memasukan delik penyertaan (deelneming), dan Penyidik harus bersikap professional dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

Actions (login required)

View Item