PELAKSANAAN AMBANG BATAS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

MARTHAWATY, MARTHAWATY (2014) PELAKSANAAN AMBANG BATAS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI) 201503011649st_skripsi marthawaty.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (763kB)

Abstract

Bukittinggi merupakan salah satu kota terbesar di Sumatera Barat, Bukittinggi merupakan kota yang masih memiliki kekentalan terhadap adat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau perempuan adalah pihak yang sangat dihargai dalam kaumnya, kemudian dilihat dari segi pemerintahan perempuan jarang ditemukan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik di lembaga legislatif. Saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikatakan sebagai payung hukum bagi perempuan yang ingin berpartisipasi data pemerintahan, karena dalam Undang- Undang ini telah dinyatakan secara tegas pada Pasal 58, bahwa "Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan". Peraturan tersebut akan diberlakukan pada pemilu tahun 2014, karena pada Undang-Undang sebelumnya telah menjamin keterwakilan perempuan tapi hanya berupa anjuran dan tidak memiliki sanksi apabila tidak dilaksanakan. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam pencalonan anggota DPRD. Seandainya caleg perempuan yang ingin ikut dalam pencalonan anggota legislatif sudah memiliki kualitas dan kemampuan yang maksimal untuk menduduki kursi pemilihan umum tapi tidak diakomodasikan dengan baik oleh Partai politik, maka akan sia-sia saja. Adapun masalah dalam skripsi ini adalah pertama, Bagaimana pelaksanaan ambang batas keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 di Kota Bukittinggi? kedua apa upaya yang dilakukan untuk memenuhi ambang batas keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD dikota Bukittinggi?. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis.

Actions (login required)

View Item