KEDUDUKAN TENAGA HONORER DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SAROLANGUN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Rivaldi, Rahmad Arif (2021) KEDUDUKAN TENAGA HONORER DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SAROLANGUN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text BAB I.pdf - Other Download (272kB)
	Text BAB IV.pdf - Other Download (178kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Other Download (187kB)
	Text Skripsi Full.pdf - Other Download (874kB)
Preview	Text Cover dan Abstrak.pdf Download (338kB) | Preview

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun membuka kesempatan untuk merekrut tenaga honorer atas adanya kekosongan jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat diisi oleh PNS.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sama sekali tidak mengatur tentang tenaga honorer sehingga tenaga honorer tidak termasuk kedalam kategori aparatur sipil negara. Sejak tahun 2005 sebenarnya sudah tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga honorer untuk bekerja disuatu instansi pemerintahan yang ditegaskan dalam Pasal 8 PP No.48 Tahun 2005. Namun pelarangan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena setelah peraturan tersebut berlaku dan telah direvisi dua kali pun masih banyak dilakukan pengangkatan tenaga honorer. Hal itu dilakukan dengan alasan bahwa terdapat kekurangan tenaga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehingga diangkatlah tenaga honorer untuk melakukan tugas tersebut. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Pertama bagaimana kedudukan tenaga honorer di Kabupaten Sarolangun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? Kedua Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer di Kabupaten Sarolangun? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan tipologi penulisan deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa walaupun tenaga honorer tidak diakui oleh undang-undang dan pengangkatannya sudah dilarang melalui peraturan pemerintah, tetapi terdapat peraturan bupati yang menjadi payung hukum dan membenarkannya. Namun peraturan bupati tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan juga disisi lain tindakan pengangkatan tenaga honorer ini tidak dapat dikatakan sebagai diskresi. Terkait perlindungan hukum, terdapat 3 hal yang didapat oleh tenaga honorer yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Kata Kunci : Tenaga Honorer, Kedudukan, Perlindungan Hukum.

Actions (login required)

View Item