Sejarah Pemerintahan Nagari Sijunjung Tahun 1983-2019

Rizky, Wira Yudha (2021) Sejarah Pemerintahan Nagari Sijunjung Tahun 1983-2019. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Sampul dan Abstrak) Cover Skripsi dan Abstrak Rizki Wira Yudha.pdf - Published Version Download (215kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I Rizki Wira Yudha .pdf - Published Version Download (288kB) | Preview
Preview	Text (Bab V) BAB V Rizki Wira Yudha.pdf - Published Version Download (123kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA Rizki Wira Yudha.pdf - Published Version Download (255kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI SIAP SEDIA BELA NEGARA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Sejarah Pemerintahan Nagari Sijunjung Tahun 1983-2019”. Nagari Sijunjung terdapat di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Mata pencarian dari masyarakat Nagari Sijunjung sebagian besar adalah petani, serta profesi lain seperti pedagang dan wiraswasta. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahap pertama adalah heuristik yang merupakan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Pada tahap pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan metode sejarah lisan dan wawancara. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Penulisan diarahkan dalam bentuk deskriptif naratif. Data-data yang diperoleh akan dilanjutkan dalam tahapan kritik sumber dan tahapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan. Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerataan Sistem Pemerintahan Desa yang dilaksanakan pada tahun 1983 berdampak besar pada unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat, yakni nagari. Nagari yang sebelumnya adalah suatu kesatuan wilayah yang tidak hanya terdiri dari suatu wilayah pemerintahan, melainkan juga suatu kesatuan adat, digantikan oleh sistem pemerintahan desa yang lebih bersifat hanya sebagai kesatuan wilayah adminidtratif saja serta desa-desa yang ada terdiri dari wilayah nagari yang dipecah menjadi beberapa wilayah. Dampak dari pemerintahan desa ini adalah dengan wilayah yang lebih kecil, membuat masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan adminidtrasi yang ada. Dampak buruknya adalah wilayah desa yang terdiri dari pecahan nagari, tidak mampu melaksanakan setiap kegiatan dengan baik, karena tidak meratanya sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, maupun alam dan tidak meratanya sarana dan prasarana yang terdapat di masing-masing desa. Setelah berada dalam sistem pemerintahan desa selama 18 tahun, keluar kebijakan kembali ke sistem pemerintahan nagari yang disambut antusias oleh masyarakat yang merasa sistem pemerintahan tersebut dirasa lebih cocok bagi masyarakat Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item