Value for Money Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang TA 2017-2019

Fifin, Aulia (2021) Value for Money Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang TA 2017-2019. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover-converted.pdf - Published Version Download (89kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 (Pendahuluan)) BAB I-converted.pdf - Published Version Download (85kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir (Penutup/Kesimpulan)) BAB V-converted.pdf - Published Version Download (51kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA-converted.pdf - Published Version Download (51kB) | Preview
	Text (TA Full Text) TA fix pipin bana-converted (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (696kB)

Abstract

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam penyelengaraan ipemerintah dan pembangunani di daerah unsur yang terpenting adalah dimanfaatkannya sistem pengelolaan keuangan idaerah secara ekonomis, berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan stuktrur dari managemen anggaran publik yang mengambarkan rangkaian kalkulasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah terkait dengan alokasi program dan aktivitas dalam satuan kerja yang mengunakan dana milik masyarakat. Masyarakat memerlukan value for money dalam menjalankan aktifasnya, maka dari itu diperlukan Pengelolaan Keuangan Daerah yang optimal. Masyarakat menuntut terpenuhi dan tercapainya kesejahteraan, peran pemerintah mencakup dalam ke ekonomisan pengadaan dan sumber daya publik, efisiensi (berdaya guna) dalam pemakaian sumber daya diminimalkan dan memperoleh hasil yang maksimal, serta efektif (berhasil guna) dalam memanfaatkan sumber daya pemerintah dan menciptakan manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai tujuan. Berdasarkan Dye (2005) dalam Moenek (2019), kebijakan publik hakikatnya menyangkut pilihan pemerintah untuk berbuat (to do not to do), maka keuangan daerah secara managerial dalam lingkup kebijakan publik menyangkut suatu pilihan bagi pemerintah untuk melakukan aktivitas finansial. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi dinamika dalam perkembangan dan peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Entitas Pada Aspek Pemerintahan berkaitan erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Good governance mengelola pemerintahan secara baik dengan prinsip keterbukaan, keadilan dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan negara. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelengaraan pemerintah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahnya. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur daerah nya sendiri dan lebih dikenal dengan otonomi daerah. Salah satu upaya dalam mewujudkan good governance dalam keuangan daerah pemerintah mampu menciptakan ekonomis, efisiensi dan efektifitas (Value for Money) dalam pengelolaan APBD. Kota Padang Panjang merupakan kota yang hanya mempunyai luas wilayah ± 23 〖km〗^2, kota yang luas wilayah terkecil di Sumatera Barat, dan hanya memiliki jumlah penduduk 54.421 orang pada tahun 2020. Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul Value for Money dalam Pengelolaan APBD di Kota Padang Panjang sebagai tugas akhir dari kegiatan magang yang penulis laksanakan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang dari tanggal 11 Januari-10 Maret 2021. 1.2. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam laporan ini adalah: Bagaimana tingkat ekonomis pengelolalan APBD Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017-2019? Bagaimana tingkat efisiensi pengelolalan APBD Pemerintah Kota Padang Panjang 2017-2019? Bagaimana tingkat efektifitas pengelolalan APBD Pemerintah Kota Padang Panjang 2017-2018? 1.3 Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan pada tugas akhir ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana tingkat ekonomis dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2017-2019. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2017-2019. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2017-2019. 1.4 Manfaat magang Ada pun manfaat yang di peroleh dari kegiatan magang sebagai berikut. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dan menerapkan ilmu yang didapatkan. Menambah pengelaman penullis dalam kegiatan magang tentang dunia kerja. Untuk menambah wawasan dan pengalaman terutama mengenai Value for money dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah di Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017-2019. 1.5 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Berisikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan Permasalahan, tujuan magang, manfaat magang dan sistematika magang. BAB II LANDASAN TEORI Bab ini menjelaskan, pengertian kebijakan otonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tahapan pengelolaan APBD, pembangunan ekonomi, efektivitas dan efisiensi. BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH Bab ini akan membahas gambaran umum Badan Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi, tujuan dan sasaran, struktur organisasi dan tugas pokok, fungsi, serta uraian tugas. BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN Bab ini penulis akan menguraikan tentang prinsip ke efektifitasan dan keefisiensian dalam pengelolaan APBD di Kota Padang Panjang. BAB V PENUTUP Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang sudah di bahas serta saran-saran bagi perusahan yang bersifat membangun mengenai prinsip ekonomis, efektif dan efisien dalam pengelolaan APBD di Kota Padang Panjang.

Actions (login required)

View Item