ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1091/PID.SUS/2018/PN.KIS TENTANG PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL

Syafinaz, Salsabilla Diadra (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1091/PID.SUS/2018/PN.KIS TENTANG PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (187kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (363kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (98kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (228kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana penodaan terhadap agama banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya kasus penodaan agama yang terjadi di Kabupaten Asahan yang dilakukan di media sosial. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS adalah salah satu contoh tindak pidana penodaan terhadap agama yang dilakukan di media sosial. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penodaan agama di media sosial pada putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penodaan terhadap agama melalui media sosial dalam putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2019/PN.KIS?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen. Dari hasil penelitian, Penerapan Pidana dalam putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis Terdakwa dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar pertimbangan hakim pada perkara Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS terdiri dari 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sanksi pidananya relatif lebih ringan dibandingkan dengan peraturan yang seharusnya. Dan juga putusan tersebut tidak mencapai keadilan karena ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Keyword : Penodaan Agama, Penodaan, Putusan Hakim, Media Sosial

Actions (login required)

View Item