STANDARISASI BANTUAN SOSIAL DAN MEKANISME PENYALURAN SERTA PELAPORAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

AGUNG, PERDANA (2016) STANDARISASI BANTUAN SOSIAL DAN MEKANISME PENYALURAN SERTA PELAPORAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I.pdf - Published Version Download (48kB) | Preview
Preview	Text (BAB V Kesimpulan dan Saran) BAB V.pdf - Published Version Download (31kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (24kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Full Text) Tugas Akhir Full Text agung.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sumatera Barat mempunyai luas daratan 42.297,30 km2 yang setara dengan 2,17% luas Republik Indonesia dengan jumlah penduduk 5.283.163 jiwa. Provinsi ini diapit oleh dua pusat gempa utama yaitu patahan semangka yang berada sepanjang Bukit Barisan dan zona subduksi yaitu pertemuan Lempeng Indo - Australia deng an Lempeng Eurasia ±250 km dari garis pantai ke arah barat. Provinsi ini juga memiliki 4 buah gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kerinci, Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Sumber daya air sangat melimpah dengan jumlah sungai seban yak 254 buah, yang bermuara di pantai timur dan barat pulau Sumatera dan dibagi dalam Satuan Wilayah Sungai (SWS) serta 4 danau besar ±186.500 km2 dengan panjang garis pantai 2.420.357 km serta memiliki 375 buah pulau besar dan kecil. Dari kondisi geograf is dan geologis ini, menyebabkan Sumatera Barat menjadi daerah yang memiliki potensi bencana seperti gempa, banjir, gunung meletus, tsunami, longsor, angin ribut, abrasi pantai, dan lain sebagainya. Karena potensi bencana alam yang sangat tinggi ini, dapat mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari bencana tersebut. Maka, perlu adanya bantuan yang harus diberikan untuk para korban melalui pelayanan bantuan Sosial korban bencana alam. Agar tercapainya pelaksanaan pelayanan bantuan Sosial yang valid, maka diper lukan adanya standarisasi 2 bantuan Sosial serta mekanisme penyalurannya kepada korban bencana alam sebagai acuan dasar untuk terwujudnya pencapaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap urusan waj ib yang menjadi tugas pokoknya

Actions (login required)

View Item