ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA (Studi Putusan No.370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL)

Putra, Fajar Bonaventura Siregar (2020) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA (Studi Putusan No.370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover dan abstrak) SodaPDF-converted-111. daftar skripsi fix kali (1).pdf - Published Version Download (229kB) | Preview
Preview	Text (bab I) SodaPDF-converted-111. daftar skripsi fix kali (1)(1).pdf - Published Version Download (471kB) | Preview
Preview	Text (bab IV kesimpulan dan saran) SodaPDF-converted-111. daftar skripsi fix kali (1)(2).pdf - Published Version Download (327kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) SodaPDF-converted-111. daftar skripsi fix kali (1)(3).pdf - Published Version Download (367kB) | Preview
	Text (skripsi full) SodaPDF-converted-111. daftar skripsi fix kali (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya setiap saat. Interaksi ini tentunya tercipta melalui komunikasi yang baik antar manusia itu sendiri, salah satunya adalah ujaran kebencian.Masalah ujaran kebencian atau hate speech dan SARA merupakan masalah lama yang tidak dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di singka KUHP. Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat pada akhir-akhir ini, salah satuny adalah kasus Ahmad Dhani terkait ujara kebencian yang telah diputus pada perkara Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL. Adapu nrumusan dalam penelitianini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari terdakwa untuk kasus Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL yang di adili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ?Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL? dengan memakai metode penelitianan alisis yuridis. Hasil dari penelitian yuridis penulis, Pertama, Pertanggungjawaban pidana dari terdakwa untuk kasus Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL yang di adili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (hate speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalamPasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian Pasal 28 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis. Kedua, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL, berdasarkan terdakwa Ahmad Dhani berdasarkan atas 3 cuitan yang dilontarkan di media sosial Twitter pribadinya yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahmad Dhani itu dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tindak pidana ujaran kebencian sudah tercantum dalam hukum yang telah di sahkan, hal ini tidak akan ditera pkan secara baik dan efektif dalam penegakkan hokum apabila tidak ada kerjasama antara aparat penegak hokum dengan masyarakat luas pada umumnya untuk menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, harus ada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penegak hokum dalam memahami dan menterjemahkan aturan hokum dalam menegakkan masalah teknologi informasi khususnya mengenai investigasi terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik

Actions (login required)

View Item