ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Rizka Ananda, Alyan (2021) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (111kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (221kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (191kB) | Preview
	Text (Skripsi full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA ABSTRAK (Rizka Ananda Alyan 1710111086, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, 100 Halaman, 2021) Pembimbing: Ilhamdi Taufik, S.H., M.H. dan Alsyam, S.H., M.H. Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki fungsi yang salah satunya untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 athun 2014 tentang Desa. Peraturan Desa merupakan produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pada penelitian pertama membahas tentang kewenangan legislasi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan Peraturan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Data yang digunakan adalah bahan data primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, di samping itu penelitian ini juga ditunjang wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan keterangan ahli serta mengklarifikasi data sekunder yang telah dikumpulkan. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa kewenangan legislasi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa memiliki andil yang sangat penting. Karena usulan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD lebih diprioritaskan sedangkan usulan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Hal ini didukung Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam pembentukan Peraturan Desa ada terdapat faktor yang mempengaruhi. Salah satunya pola hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa yang bersifat kemitraan, konsultatif, koordinatif. Kewenangan legislasi BPD yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan agar proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan kerangka NKRI. Dengan demikian perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk memberikan pemahaman terhadap tujuan tersebut. Kata Kunci: Kewenangan Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

Actions (login required)

View Item