EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Studi Pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Padang )

SARTIKA, DARMAN (2014) EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Studi Pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Padang ). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 2743.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah Kota Padang merupakan salah satu daerah otonom yang tanggap dalam merespon tujuan dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu dengan ditetapkan Perda nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam Perda tersebut bertujuan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan tercapainya tujuan organisasi yang efektif, efisien dan rasional. Dispernakbunhut adalah satu dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami restrukturisasi, dengan perubahan penambahan bidang serta penggabungan dua bidang yang dulunya terpisah dalam struktur organisasinya. Teori yang digunakan dalam evaluasi implementasi kebijakan restrukturisasi ini adalah Teori Implementasi kebijakan menurut Merile S. Grindle yang melihat dari indikator isi dan lingkungan kebijakan. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap informan yaitu DPRD, Bagian Administrasi Setda, Bagian Organisasi, DPKA, BKD, Kepala Dispernakbunhut dan Penyuluh Dispernakbunhut serta Kelompok Tani binaan Dispernakbunhut Kota Padang dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Untuk menjamin kebenaran informasi, penulis melakukan triangulasi data kepada implementor kebijakan yaitu Kabid- Kabid dan mantan kepala Dispernakbunhut Kota Padang periode sebelumnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan Dispernakbunhut belum efektif dan belum maksimal mencapai tujuan kebijakan. Secara umun, hasil evaluasi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Dispernakbunhut berdampak positif sangat membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat struktur organisasi dan efisiensi anggaran, namun tidak untuk rasionalitas dan kemampuan di tingkat individu yaitu pegawai. Dampak kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah Dispernakbunhut ini memberikan potensi dalam meningkatkan akses pelayanan pada masyarakat. Dan setelah dievaluasi masih terdapat berbagai kendala yaitu dalam hal masih adanya kepentingan-kepentingan yang mendominasi, penempatan pegawai yang belum tepat dan tidak sesuai keahlian, tuntutan bagi penyuluh untuk menguasai berbagai ilmu diluar bidang keahlian atau latar belakang pendidikannya (polifalen) dan masih terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran sehingga disarankan kebijakan ini tidak dilanjutkan dan segera untuk dievaluasi. Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, restrukturisasi, Organisasi Perangkat Daerah

Actions (login required)

View Item