PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN GAJI GURU HONORER DI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PADANG

Rahimul, Wiqi Supriadi (2021) PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN GAJI GURU HONORER DI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (292kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (47kB) | Preview
Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (138kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (170kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebabkan kedudukan pegawai honorer dihapus dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang melarang pengangkatan pegawai honorer oleh instansi-instansi Pemerintah. Padahal fakta dilapangan membuktikan bahwa di instansi-instansi Pemerintah masih banyak melakukan pengangkatan pegawai honorer untuk mengisi kekosongan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu instansi Pemerintah yang membutuhkannya adalah sekolah negeri di Kota Padang. Penelitian ini memfokuskan kepada 2 permasalahan yaitu (1) Bagaimana pengangkatan guru honorer di Sekolah Dasar Negeri di Kota Padang?; (2) Bagaimana pemberian gaji guru honorer di Sekolah Dasar Negeri di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan pengambilan sampel menggunakan Teknik purposive sampling. Beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian penulis diantaranya adalah SDN 03 Alai Timur, SDN 44 Kalumbuk, SDN 09 Surau Gadang dan Dinas Pendidikan Kota Padang. Pemerintah Kota Padang berdasarkan asas otonomi daerah yang mengurus dan menyelenggarakan urusan Pemerintahanya sendiri membuat Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak. Peraturan ini dibuat agar pegawai honor dan tenaga kontrak di Kota Padang memiliki kedudukan hukum yang jelas. Namun pengaturan tersebut hanya mengatur terkait dengan pengangkatan dan pemberian gaji guru honorer yang sudah mengajar selama 2 tahun berturut-turut sedangkan guru honorer yang tidak memenuhi syarat pengangkatan dan pemberian gajinya diserahkan pada kebijakan Kepala Sekolah yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang. Selain itu hak yang diterima guru honorer pun tidak sesuai dengan kewajibannya. Bahkan gaji yang diperoleh pun masih dibawah UMR Kota Padang. Hal ini menyebabkan kesejahteraan guru honorer patut dipertanyakan.

Actions (login required)

View Item