PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH OLEH BUPATI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Heru Prtama, Vebri (2020) PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH OLEH BUPATI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (222kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (368kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (265kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (251kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sekretaris Daerah merupakan Pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu memimpin Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 19 Gubernur selaku wakil Pemerintah yang berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembebasan dari jabatan bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati/Walikota hanya diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. Di Kabupaten Pasaman Barat Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.22/591/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara atas nama MANUS HANDRI, S.H. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang mengakibatkan Surat Keputusan a quo digugat oleh Manus Handri, S.H. ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat? 2) Bagaimana pengangkatan kembali Sekretaris Kabupaten Pasaman Barat setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: 1. Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat oleh Bupati Pasaman Barat melalui Surat Keputusan Nomor: 821.22/591/BKPSDM-2018 tidak memenuhi Syarat-syrat sahnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu syrat formil maupun materil. Berdasarkan pejabat yang berwenang mengeluarkannya Surat keputusan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan atributif Gubernur berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Pengangkatan kembali Sekretaris Daerah yang diberhentikan oleh Bupati setelah Putusan Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dikarenakan telah diangkatnya Sekretaris Daerah baru pengganti Penggugat yang merupakan dampak dari ditolaknya gugatan penggugat tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat a quo sehingga tidak adanya kepastian hukum dan kejelasan terkait status Penggugat. Melalui penelitian ini disarankan Kepala Daerah wajib mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membuat suatu kebijakan/keputusan dan adanya peraturan yang mengikat terhadap pelaksanaan putusan PTUN yang kuat dan jelas sehingga dapat memberikan kewajiban bagi pihak yang kalah untuk mematuhi putusan tesrebut dan memberi keadilan bagi pihak yang menang. Kata Kunci: Surat Keputusan, Wewenang, Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan

Actions (login required)

View Item