MHD., Rizki A.R Syam Nasution (2021) PELAKSANAAN WAJIB TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TERHADAP ANGKUTAN LAUT DOMESTIK WISATA DI KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (252kB) | Preview |
|
|
Text (Bab O Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (451kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (273kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 3 ayat (1) Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang TDUP secara jelas menyatakan bahwa pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usaha pariwisatanya kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Namun, berdasarkan fakta dilapangan ditemukan bahwa 3 (tiga) dari pelaku usaha jasa angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang belum memiliki TDUP dan hal itu diperkuat juga melalui hasil wawancara dengan DPMPTSP, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bahwasanya belum ada pelaku usaha yang memiliki TDUP di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana pelaksanaan wajib TDUP terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang dan kedua bagaimana tindak lanjut terhadap usaha jasa angkutan laut domestik wisata yang tidak memiliki TDUP di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1). Bentuk pelaksanaan wajib TDUP terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena belum ada sama sekali TDUP yang dimiliki pelaku usaha tersebut. 2). Tindak lanjut terhadap jasa angkutan laut domestik wisata yang tidak memiliki TDUP di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang juga tidak ada diberikan sanksi administratif oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dan juga DPMPTSP Kota Padang. Kata Kunci : Pelaksanaan wajib TDUP, Jasa angkutan laut domestik wisata.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 15 Apr 2021 03:53 |
Last Modified: | 15 Apr 2021 03:53 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/73985 |
Actions (login required)
View Item |