PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI TERHADAP PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Dynka Gusti Chalia, Amel (2021) PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI TERHADAP PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (211kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (324kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (266kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengaturan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dimana didalam Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri.. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama bagaimana konsep perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ditinjau dari segi perundang-undangan, dan yang kedua adalah Peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dalam hal perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri . Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan pengambilan data. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disumpulkan antara lain : 1) Perkembangan pengaturan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dimana didalam UU tersebut perlindungan TKI tersebut merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan pengaturan perundang-undangan baik sebelum, selama, maupun sudah bekerja. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 2) Peran dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga sangat penting, dimana Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam hal penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia tersebut, yaitu seperti memberi fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang di Deportasi, memberi fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang di PHK, hingga masalah mengenai gaji tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan juga masalah penipuan peluang kerja ke luar negeri.

Actions (login required)

View Item