Kehadiran Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Periode 2009-2014

DIAN, A. UTAMI (2014) Kehadiran Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Periode 2009-2014. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full text) 201411110951th_skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (546kB)

Abstract

Zaman reformasi membawa perubahan iklim politik di Indonesia. Perubahan tersebut membuka peluang perempuan untuk ikut aktif dalam sektor publik. Salah satunya dengan dikeluarkannya peraturan pemilu tentang kebijakan tindakan afirmasi. Peraturan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah perempuan yang duduk sebagai Anggota Dewan baik di Pusat maupun di Daerah. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan kehadiran anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014 dalam memperjuangkan kepentingan perempuan ditinjau dari politik kehadiran (political of presence). Pada periode 2009-2014 terjadi peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat dibandingkan periode sebelumnya. Akan tetapi peningkatan tersebut belum diimbangi dengan kualitas dari anggota legislatif perempuan, dimana belum banyak kontribusi yang diberikan oleh mereka dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Political of Presence dari Anne Phillips (1998). Tipe dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan data etik dan emik dan individu sebagai unit analisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa eksistensi anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014 khususnya dilihat dari konsep politik kehadiran Anne Phillips baru sebatas kehadiran deskriptif, artinya kehadiran anggota legislatif perempuan tersebut sebatas pemenuhan kuota. Sedangkan dalam kehadiran substantif, yaitu dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan kehadiran tranformatif, bahwa mereka harus melakukan perubahan-perubahan ternyata masih sangat minimal. Hal ini dikarenakan anggota legislatif perempuan belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Kata Kunci: tindakan afirmatif, anggota legislatif perempuan, politik kehadiran

Actions (login required)

View Item