PENGATURAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA PROSES PENDATAAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Katerina, Monika (2021) PENGATURAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA PROSES PENDATAAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (302kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (311kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (268kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (294kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan kepala daerah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah dan sarana untuk melaksanakan hak-hak dasar warga negara. Dibuktikan dengan adanya pemilihan kepala daerah provinsi maupun kabupaten atau kota untuk memilih gubernur, bupati dan walikota. Rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi melalui hak suara sebagai pemilih sehingga harus terdaftar sebagai pemilih serta memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang. Salah satu syarat tersebut adalah tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut dianggap menghilangkan hak memilih seorang warga negara, padahal kondisi terganggu jiwa atau ingatannya bukan merupakan kondisi yang permanen. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimana bentuk perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental pada proses pendataan daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala daerah? Kedua bagaimana pengaturan yang ideal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental pada proses pendataan daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala daerah? Dalam penelitian ini ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, dan keterangan ahli melalui wawancara dengan komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat dan ahli kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental di Indonesia dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 yang dijadikan dasar dan legalisasi dari adanya hak pilih dalam pemilihan kepala daerah bagi penyandang disabilitas mental. Dan teknis pelaksanaan yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum agar tersedianya daftar pemilih yang akurat. Dengan harapan negara dapat melindungi hak dasar warga negara dalam segala aspek untuk mendapatkan kepastian hukum, termasuk mengenai hak pilih dalam pemilihan kepala daerah.

Actions (login required)

View Item