PELAKSANAAN KEWENANGAN PENERIMAAN LAPORAN ATAU PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Emil, Rizal (2020) PELAKSANAAN KEWENANGAN PENERIMAAN LAPORAN ATAU PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (208kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (420kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sebagai salah satu institusi penegak hukum kepolisian merupakan satu dari empat subsistem sistem peradilan pidana. Kepolisian sebagai aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Hubungan antara kepolisian dengan masyarakat tersebut yaitu dalam bentuk peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana pidana yang dilaporkan atau yang sedang terjadi di masyarakat. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada kepolisian baik lisan maupun tulisan. Penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana merupakan salah satu kewenangan kepolisian yang diberikan oleh Undang-undang. Namun pada pelaksanaannya ditemukan adanya laporan atau pengaduan masyarakat yang ditolak oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan berbagai alasan tertentu yang mengakibatkan proses penegakkan hukum tidak terlaksana dengan baik serta berpotensi merugikan pelapor atau korban tindak pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan kewenangan penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu kepolisian berkewajiban menerima setiap laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat dan 2) Kendala yang dihadapi oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumbar dalam menerima laporan atau pengaduan seperti kekurangan personil dan jabatan serta belum maksimalnya kapasitas di tubuh organisasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item