PELAKSANAAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG

ALBERTO, PADMA (2013) PELAKSANAAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 1385.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (383kB)

Abstract

Mengenai Pelaksanaan Hak Remisi terhadap narapidana, Diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 28 Tahun 2006 perubahan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatn. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan Mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan hak-hak napi dalam mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) seperti yang terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan dalam praktek di lapangan apakah ditemukan hambatan dalam pemberian hak remisi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis, dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan pemberian remisi di Lemabaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada hal-hal yang membuat narapidana tidak mendapatkan hak remisi. Alasan narapidana tidak diberikan hak remisi, karena dipidana kurang dari 6(enam) bulan, dikenai hukuman disiplin, dan dijatuhi pidana kurungan. Sedangkan pemberian remisi sebagai bagian dari program pembinaan sangat mempunyai arti bagi narapidana karena hal itu merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh narapidana. Permasalahan utama dalam pemberian remisi adalah karena di antara narapidana sering berkelahi, narapidana yang sering melawan petugas, narapidana tidak mentaati peraturan tata tertib yang telah ditetapkan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Yang pada intinya narapidana tersebut tidak menunjukkan sifat penyesalan dan tidak menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani pidananya dan untuk kelakuannya yang demikian itu maka tidak sepatutnya hak tersebut diberikan kepadanya. Berdasarkan penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah perlu peningkatan kualitas SDM dan pembianaan terhadap narapidana serta meningkatkan kesejahteraan para petugas Lembaga Pemasyrakatan.

Actions (login required)

View Item