Proses Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Muhammad, Farhan Octaviandri (2021) Proses Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) ABSTRAK far.pdf - Published Version Download (67kB) | Preview
Preview	Text (bab 1 pendahuluan) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview
Preview	Text (bab v penutup) BAB V Penutup.pdf - Published Version Download (27kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (24kB) | Preview
	Text TA_M.Farhan Octaviandri_1700542007turni.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (598kB)

Abstract

ABSTRAK Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang bayar pajak) kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukan secara langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagaimana proses pelaporan SPT PPh orang pribadi dan badan,berapa rasio pelaporan SPT PPh orang pribadi di KPP pratama padang satu dan apa sanksi jika tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT pada KPP (KPP) Pratama Padang Satu.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses- proses pelaporan SPT PPh orang pribadi dan badan diKPP pratama padang satu yaitu surat pemberitahuan tahunan KPP sendiri akan langsung diteliti di depan, bila dinyatakan lengkap akan diberi tanda terima dan SPT tahunan distempel lengkap, pada data yang terdapat dari rasio pelaporan SPT PPh orangpribadi di KPP Pratama Padang Satu mengalami penurunan dari 3 tahun terakhir ini (2017-2019) hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya masih terbilang rendah, Sanksi-sanksi tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT terdapat 2 jenis yaitu sanksi administratif yang berupa sanksi denda dan sanksi pidana yang telah ditetapkan pada UU KUP. .Data yang digunakan adalah data sekunder dan primier serta informasi yang diperoleh selama magang pada KPP Pratama Padang Satu. Kata Kunci : Pajak,SPT, SPP PPh, Wajib Pajak

Actions (login required)

View Item