HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Fenny, Nindia Putri (2021) HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (93kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (188kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (69kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (68kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Meningkatnya kebutuhan ekonomi pada era globalisasi saat ini, diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan dalam rangka mendorong semakin majunya industri kreatif. Maka dibutuhkan alternatif pembiayaan sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pendanaan, dimana untuk memperolehnya dapat melalui pinjaman kepada lembaga keuangan dengan disertai agunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak atas merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang fidusia serta untuk mengetahui mengapa hak merek sebagai jaminan utang tidak diatur didalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016. Metode pendekatan yang digunakan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan: Pada saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan pertimbangan bahwa undang-undang tersebut masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional. Agar terwujudnya tujuan hukum maka undang - undang ini perlu disempurnakan dan penjaminan terhadap hak merek harus dinormakan sehingga mengakomodir praktek yang terjadi dalam masyarakat yang telah menerima hak merek sebagai jaminan utang agar efektifitasnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun mengapa hak merek sebagai jaminan utang belum diatur dalam undang-undang merek yaitu karena nilai hak merek relatif tidak stabil, adanya kekhawatiran dari kreditur dalam proses pelaksanaan eksekusinya dan adanya kekhawatiran terjadinya penghapusan, pembatalan hak merek setelah dijaminkan atau perusahaan pengguna hak merek dinyatakan pailit. Namun apabila hal tersebut diatur maka akan memberikan dampak positif berupa adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta dapat meningkatkan perekonomian nasional yang juga sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia pada alinea ke-4 UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila.

Actions (login required)

View Item