PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENANGGALAN KEKEBALAN DIPLOMATIK (WAIVER) TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

Prysca Rahma, Lourendila (2020) PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENANGGALAN KEKEBALAN DIPLOMATIK (WAIVER) TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (219kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (415kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (Dapus) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (333kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hubungan diplomatik diatur di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pada Konvensi Wina 1961 dimuat mengenai hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik serta penanggalan kekebalan diplomatik. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai implementasi penanggalan kekebalan diplomatik terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima sedangkan dia juga memiliki hak kekebalan diplomatik. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu ; bagaimana problematika penanggalan kekebalan diplomatik pada negara-negara yang mengakui Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan bagaiamanakah tantangan dan upaya dalam pelaksanaan penanggalan kekebalan diplomatik (waiver). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pembahasan dilakukan dengan meneliti dua kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Amerika Serikat dan Malaysia yang bertugas di Selandia Baru. Dari hasil studi kasus dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanggalan kekebalan diplomatik akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima masih terdapat ketidaksesuaian implementasi pelaksanaan dengan aturan penanggalan kekebalan yang terdapat pada Konvensi Wina 1961. Pasal 29 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menyatakan pejabat Diplomatik tidak dapat diganggu gugat atas yurisdiksi pidana dan perdata. Namun Negara Penerima dapat meminta penanggalan kekebalan hanya atas izin Negara Pengirim sesuai Pasal 32 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan penanggalan kekebalan diplomatik dengan aturan yang terdapat pada Konvensi Wina 1961 dikarenakan masih ada kepentingan internal masing-masing negara yang mempengaruhi pelaksanaan penanggalan kekebalan diplomatik. Negara- negara yang mengakui Konvensi Wina 1961 harus dapat tunduk dan melaksanakan hak kekebalan diplomatik dan penanggalan kekebalan diplomatik sesuai dengan aturan pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kata Kunci : Hubungan Diplomatik, Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Penanggalan Kekebalan Diplomatik.

Actions (login required)

View Item