Sherly Rahayu, Putri (2021) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SKIMMING YANG DILAKUKAN MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI ( ATM ) ( Studi Kasus Putusan No. 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks ). Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (159kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (442kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (324kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Tindak pidana cybercrime telah banyak terjadi di Indonesia, yang baru baru ini terjadi adalah tidak pidana skimming yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks adalah salah satu contoh kasus tindak pidana skimming yang dilakukan mealui mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana skimming yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dalam putusan nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks ? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana skimming yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dalam putusan nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen. Dari hasil penelitian, Penerapan Pidana dalam putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.MKS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis para terdakwa dengan Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dasar pertimbangan hakim pada perkara Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks terdiri dari 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sanksi pidana nya relatif ringan dibandingkan dengan peraturan yang seharusnya. Dan juga putusan perkara tersebut tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan dalam hukum pidana. Kata Kunci: Cyber Crime, Putusan Hakim, Skimming
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Aria Zurnetti, S.H.,M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 03 Feb 2021 07:20 |
Last Modified: | 03 Feb 2021 07:20 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/69172 |
Actions (login required)
View Item |