PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

SANGKI, OKTARINI (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Text) 201409271828th_tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan rasa keadilan bagi status anak luar kawin, khususnya dalam bidang hubungan keperdataan. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum anak luar kawin sebelum dan sesudah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penyusunan tesis dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum anak luar kawin sebelum putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yakni hubungan perdata dengan ibu terjadi secara langsung (demi hukum), dengan merujuk pada isi Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan maka peraturan lama tentang anak luar kawin dapat berlaku lagi. Sedangkan perlindungan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi yakni memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada ibu dan anak luar kawin untuk dapat menuntut hak-hak keperdataan, selama dapat membuktikan melalui prosedur pembuktian di persidangan berupa adanya hubungan darah dengan bapak yang disangkakan, melalui tehnik pemeriksaan DNA. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk pengakuan secara paksa, maka berlakulah hak waris dalam KUH Perdata. Bagi warga negara yang beragama Islam, putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat digunakan pada anak hasil pernikahan siri. Bagi anak zina dalam konsep Islam maka perlindungannya merujuk kepada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hukum , Anak Luar Kawin.

Actions (login required)

View Item