KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SEBAGAI PERADILAN KHUSUS DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Adam, Al Fattah (2020) KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SEBAGAI PERADILAN KHUSUS DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (358kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (381kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (270kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan kekhususan atau keistimewaan dalam pelaksanaan syari’at Islam. Sehingga dapat membentuk sebuah badan peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Akan tetapi, ini mendatangkan kerancuan dimana adanya ketidakjelasan kedudukan atau keberadaan dari Mahkamah Syar’iyah itu sendiri sebagai suatu badan peradilan dan juga terkait dengan kewenangan yang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 diatur melalui peraturan daerah. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang menyatakan Mahkamah Syar’iyah merupakan pengganti dari Peradilan Agama yang berada di Aceh tentu menimbulkan problematika tersendiri. Lebih jauh pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengaburkan kedudukan dari Mahkamah Syar’iyah itu sendiri dengan menempatkannya pada dua kaki peradilan khusus. Ketidakpastian kedudukan dari Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus ini berlanjut ketika diundangkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana kedudukan Mahkamah Syar’iyah tidak disebutkan lagi secara eksplisit apakah Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan khusus atau sebagai pengganti pengadilan agama di Aceh. Untuk itu penulis ingin membahas tentang Kedudukan Mahkamah Syar’iyah sebagai Pengadilan Khusus dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas dengan rumusan masalah antara lain : 1) Bagaimana kedudukan Mahkamah Sya’iyah sebagai peradilan khusus dalam sistem peradilan Indonesia?. 2) Bagaimana keabsahan Mahkamah Syar’iyah sebagai peradilan khusus dalam dua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung?. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat komparatif dengan beberapa jenis pendekatan. Dalam penelitian ini diperoleh bahwa Mahkamah Syar’iyah adalah badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang dapat dilihat pada Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Adapun pembentukan Mahkamah Syar’iyah yang disebutkan dalam Keputusan Presiden sejatinya pada saat itu masih diberlakukannya penyempurnaan ketentuan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan peradilan termasuk didalamnya mengenai kedudukan dari Mahkamah Syar’iyah. Wewenang Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencakup bidang mu’amalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar’iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama dan sebagian wewenang peradilan umum. Penyempurnaan yang menyangkut dengan kewenangan tambahan dari Mahkamah Syar’iyah tersebut harus dibuat dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kata kunci : Mahkamah Syar’iyah, Pengadilan Khusus

Actions (login required)

View Item