PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG

Fadel, Muhammad (2020) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (233kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (541kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (264kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (206kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kata Kunci; Masyarakat, Partisipasi, Peraturan Daerah Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengambil dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 dan yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang merupakan peraturan yang mengatur permasalahan umum yaitu tentang rokok, hal ini menimbulkan konsekuensi logis kepada masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan pada tesis ini, yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang 2. Bagaimanakah akibat hukum partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Bagaimanakah gagasan umum partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian yang penulis ditemukan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang memang terlibat secara langsung, namun, keterlibatan nyata masyarakat hanya sebatas dalam pembentukan rancangan, memang dalam pembahasan masyarakat ikut serta namun hanya sebatas hadir dan memenuhi undangan dari DPRD Kota Padang Panjang. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan bentuk nyata dari prinsip otonomi daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa adanya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan peraturan tersebut cacat secara prosedural, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat dapat saja dijadikan alasan untuk judicial review atau melakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Actions (login required)

View Item