KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ABDUL, AZIZ (2013) KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 1327.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (484kB)

Abstract

Sistem ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain seperti hukum administrasi, hak asasi manusia dan lain-lain. Dimensi perubahan itu juga menyentuh tatanan kehidupan politik di tanah air, serta membawa implikasi perubahan yang cukup besar di bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional. Pada bidang hubungan internasional, Indonesia sebagai negara yang berdaulat melaksanakan hubungan dengan berbagai negara di dunia ini. Salah satu contoh dari kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain ini adalah dengan menjalin hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Hubungan diplomasi atau yang biasanya disebut dengan hubungan diplomatik ini dapat berupa saling mengirim duta besar masing-masing negara. Duta besar merupakan perwakilan suatu negara terhadap negara lainnya. Di Indonesia, duta besar merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Tapi berdasarkan Pasal 13 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam hal pengangkatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini kemudian menjadikan hubungan antara Presiden dan DPR berkaitan dengan pencalonan dubes mulai dipersoalkan oleh sekian banyak kalangan, ketika keputusan DPR yang mempermasalahkan calon-calon dubes yang diajukan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut timbul beberapa permasalahan: (1) Bagaimana kewenangan Presiden dalam pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? (2) Bagaimana konsekuensi hukum apabila pertimbangan DPR diabaikan oleh Presiden?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi-studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil pembahasannya yang didapat apabila pertimbangan DPR diabaikan oleh Presiden berupa dengan pertimbangan yang diberikan DPR apakah dapat menimbulkan akibat hukum tertentu apabila tidak dilaksanakan oleh Presiden. Dari sudut pandang yuridis sebuah pertimbangan tidaklah mengikat, artinya bisa saja Presiden setelah memperhatikan pertimbangan tersebut kemudian membuat pertimbangan sendiri. Lebih lanjut, tidak ada kewajiban mentaati yang ditimbulkan dari sebuah pertimbangan. Kecuali itu memang pada setiap hasil dari pertimbangan DPR tersebut selalu diperhatikan kemudian dilaksanakan oleh Presiden secara berulang-ulang sehingga telah menjadi konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan di Indonesia. Kewenangan Presiden dalam pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 13 UUD 1945 yang menjadi dasar kekuasaan Presiden dalam mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dan konsul dari negara lain sedikit mengalami perubahan. Sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh Presiden tanpa ada pertimbangan dari lembaga negara lain. Hal tersebut berbeda setelah diadakannya amandemen UUD 1945, yang mengharuskan adanya pertimbangan DPR dalam mengangkat dan menerima Duta dan Konsul. Alasan terlibatnya DPR dalam mengangkat serta menerima Duta dan Konsul adalah untuk menjaga obyektifitas terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut.

Actions (login required)

View Item