ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN JOINT VENTURE AGREEMENT SEBAGAI SUATU PERJANJIAN DI DALAM ASPEK HUKUM PERJANJIAN

EKO, PRANATA (2013) ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN JOINT VENTURE AGREEMENT SEBAGAI SUATU PERJANJIAN DI DALAM ASPEK HUKUM PERJANJIAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 2625.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (404kB)

Abstract

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan dalam pembagian hasil dan struktur ekonomi. Namun pembangunan ekonomi nasional tersebut membutuhkan banyak dana, dan karena Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, masih banyak membutuhkan modal, teknologi dan pengalaman-pengalaman. Modal asing sangat diperlukan Negara berkembang seperti Indonesia, untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal asing, untuk menciptakan lapangan kerja, dan lain sebagainya.Kebutuhan akan modal asing ini diperlukan karena sumber pembiayaan Negara dalam negeri (pajak, migas/non migas, bea masuk ekspor/impor, tabungan masyarakat) dan luar negeri (seperti pinjaman dan hibah) seringkali tidak cukup untuk pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan modal asing yang dapat dilakukan dengan joint venture agreement. permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan joint venture agreement sebagai salah satu bentuk perjanjian di dalam hukum perjanjian Indonesia dan bagaimana keabsahan joint venture agreement sebagai salah satu bentuk penanaman modal asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan bersifat deskriptif analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan joint venture agreement sebagai salah satu bentuk perjanjian di dalam hukum perjanjian Indonesia dan untuk mengetahui keabsahan joint venture agreement sebagai salah satu bentuk penanaman modal asing di Indonesia. Data diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian. Ada dua perangkat hukum penting yang mengatur mengenai investasi asing, pertama adalah hukum perjanjian, di Indonesia norma hukum perjanjian yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedua, Norma hukum penanaman modal dan norma hukum perusahaan, di Indonesia ketentuan tersebut diatur oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuanketentuan yang dibuat di dalam Joint Venture Angreement, adalah ketentuan-ketentuan yang tetap mengikat kedua belah pihak saat badan hukum Joint Venture Company terbentuk (Perseroan Terbatas).

Actions (login required)

View Item