PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN SYAFRI M., S.PT. BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 862/151/BKPSDM-2018)

Muhammad, Qhadri (2020) PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN SYAFRI M., S.PT. BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 862/151/BKPSDM-2018). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (206kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (390kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (204kB) | Preview
	Text (Skripsi Full text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat secara normatif diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 250 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Fokus penelitian ini studi terhadap kasus pemberhentian Syafri M., Spt. sebagai PNS oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS terhadap Syafri dari jabatan terakhirnya sebagai Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang diterbitkan tanggal 18 Mei 2018 yang berlaku surut sejak tanggal 30 Juni 2015. Namun karena kurang cermatnya Bupati Kabupaten Tanah Datar dalam menerbitkan keputusan, maka keputusan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang lewat Putusan PTUN Nomor 28/G/2018/PTUN.PDG pada tanggal 17 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum. Penelitian ini mengkaji pemberhentian PNS tersebut dengan mengacu pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu dari segi aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana Pemberhentian PNS Tidak dengan Hormat. Kedua, Bagaimana konsekuensi hukum dari Pemberhentian PNS Tidak dengan Hormat. Untuk menjawab perihal tersebut penulis akan menggunakan metode yuridis normatif dengan 2 (dua) pendekatan yaitu: statute approach (pendekatan undang-undang) dan case approach (pendekatan kasus). Setelah melakukan penelitian mendalam, Surat Keputusan Pemberhentian PNS terhadap Syafri oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar diterbitkan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, penulis berpendapat diperlukan bagi pejabat yang berwenang untuk cermat dan hati-hati dalam menerbitkan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kata Kunci: (Pemberhentian PNS, Tidak dengan Hormat)

Actions (login required)

View Item