KEDUDUKAN DAERAH ISTIMEWA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

FERRY, KURNIAWAN (2017) KEDUDUKAN DAERAH ISTIMEWA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) A.pdf - Published Version Download (58kB)
	Text (Daftar Pustaka) D.pdf - Published Version Download (55kB)
	Text (BAB Akhir (Penutup/Kesimpulan)) C.pdf - Published Version Download (55kB)
	Text (BAB I (Pendahuluan)) B.pdf - Published Version Download (196kB)
	Text (Tugas Akhir Ilmiah Utuh) E.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (685kB)

Abstract

Selama Indonesia merdeka, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis. Selama kurun waktu setengah abad lebih, Sistem Pemerintahan Daerah sarat dengan pengalaman yang panjang seiring dengan konfigurasi yang terjadi pada tataran Pemerintahan Negara. Pola hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat dipungkiri sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerintahan pada saat itu. Realitas demikian tentu mempengaruhi formalitas penyelenggaraan pemerintahan-pemerintahan daerah dan pemberian otonomi daerah di Indonesia. Akan tetapi, terlepas dari semua pengaruh yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, semua kebijakan selalu dijiwai oleh kesatuan pandang yang sama, yaitu seluruh daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nanggroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berkaitan dengan kedudukan Kepala Daerahnya yang berasal dari keturunan raja atau sultan. Dan Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dalam Sistem Negara Kesatuan yang dianut oleh Indonesia pemberian keistimewaan kepada daerah tersebut tentunya menimbulkan polemik karena adanya perbedaan perlakuan dengan daerah-daerah lain pada umumnya. Dalam penulisan ini penulis menggunanakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pemberian dari Para Founding Fathers karna mengingat asal-usul dan peranan daerah tersebut pada saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Perlakuan itu harus tetap dijaga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item