TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN ( WAARMERKING ) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN.PTK)

muhammad, iqbal (2020) TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN ( WAARMERKING ) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN.PTK). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (Bab I) BAB 1.pdf - Published Version Download (502kB)
	Text (Bab IV) BAB IV, KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kewenangan Notaris untuk membukukan akta di bawah tangan (waarmerking) diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam putusan nomor :12/Pid.B/2020/PN.PTK. Notaris dipanggil sebagai saksi karena surat palsu yang digunakan oleh terdakwa di waarmerking oleh Notaris. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu: (1) Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai saksi terhadap akta di bawah tangan yang dibukukan (waarmerking) oleh Notaris pada putusan Nomor: 12/Pid.B/2020/PN.PTK? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang membukukan akta di bawah tangan (waarmerking) dan menjadi saksi pada putusan Nomor:12/Pid.B/2020/PN.PTK?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Analisis Bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Kesaksian yang diberikan Notaris pada perkara pidana Nomor: 12/pid.B/2020/PN.PTK bukanlah sebuah bentuk pertanggungjawaban oleh Notaris akan tetapi hanya pemenuhan kewajiban sebagai warga negara (2) Pemanggilan Notaris untuk menjadi saksi dalam perkara pidana oleh Kepolisian pada tahap penyidikan dan jaksa ataupun hakim pada tahap persidangan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Actions (login required)

View Item