ASAS MATERI MUATAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERNUANSA SYARIAT ISLAM DI KOTA PADANG

Amelia, Maharani Harley (2020) ASAS MATERI MUATAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERNUANSA SYARIAT ISLAM DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah pasca reformasi, membuat kepala daerah lebih leluasa dalam membuat suatu produk hukum daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerah, adat dan budayanya. Sebagai daerah otonomi, Kota Padang memiliki norma budaya adat yang masih berlaku yaitu budaya adat Minangkabau berlandaskan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dan terikat dengan hukum Islam. Kebijakan bernuansa syari’ah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang diantara lain yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur’an bagi Peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Hafiz Al-qur’an. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu; Pertama, bagaimana produk hukum daerah bernuansa syariah Islam dibentuk di Kota Padang, dan Kedua; bagaimana asas materi muatan produk hukum daerah yang bernuansa syariah Islam di Kota Padang. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku dan literatur. Berdasarkan penelitian, Pemerintah Kota Padang dapat membentuk produk hukum daerah bernuansa syari’ah Islam berdasarkan asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum dan ditinjau dari prespektif asas materi muatan, pembentukan dan pemberlakuan hukum atau peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan asas-asas materi muatan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar sesuai dengan cita hukum.

Actions (login required)

View Item