POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS DALAM KESETARAAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Hidayati, Murni (2020) POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS DALAM KESETARAAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (104kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 salah satu cara untuk mencapai tujuan negara yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena undang-undang tersebut sudah cukup layak diganti dengan alasan rentang waktu yang sudah cukup lama dan perkembangan mengenai penyandang disabilitas dari tahun ke tahun yang beragam persoalannya, dalam undang-undang tersebut juga terdapat amanat untuk membentuk suatu lembaga independen yakni Komisi Nasional Disabilitas, namun terhitung dari semenjak undang-undang tersebut diberlakukan sampai saat ini lembaga tersebut belum kunjung juga terbentuk. Komisi Nasional Disabilitas diatur oleh Peraturan Presiden sesuai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk itu penulis menulis judul tersebut di atas dengan mengangkat permasalahan pertama bagaimana kesetaraan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia ? dan yang kedua bagaimana politik hukum pembentukan Komisi Nasional Disabilitas di Indonesia untuk kesetaraan pemenuhan Hak Asasi Manusia ? untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunkan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian, terdapatnya kelalaian dalam pembentukan komisi nasional disabilitas dan kurangnya transparansi dalam pembahasan perancangan peraturan presiden yang akan mengatur Komisi Nasional Disabilitas tersebut, sehingga sampai saat ini kesetaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum dapat dirasakan oleh masyarakat disabilitas dengan sepenuhnya. Kementrian yang seharusnya melekat pada Komisi Nasional Disabilitas seharusnya bukan Kementrian di bidang sosial yang telah ditetapkan, karena persoalan tersebut bukanlah permasalahan sosial sebaiknya kementrian yang melekat adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Actions (login required)

View Item