KEDUDUKAN ITSBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Muhammad, Nugraha Habibi (2020) KEDUDUKAN ITSBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (323kB)
	Text (Bab I pendahuluan) Bab I pendahuluan.pdf - Published Version Download (468kB)
	Text (Bab 4 Penutup) Bab IV Penutup.pdf - Published Version Download (314kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (423kB)
	Text (Skripsi Full text) SKRIPSI M.NUGRAHA HABIBI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Membuktikan bahwa seseorang telah menikah maka harus ada akta nikah atau akta perkawinan dengan cara mencatat di instansi yang berwenang. Pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki Akta Nikah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan haruslah dicatatkan. Dengan demikian, solusi yang dapat diambil oleh sepasang suami istri yang menikah dibawah tangan adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan itsbat nikah untuk memperoleh akta nikah dalam kaitannya dengan pembuatan akta kelahiran anak banyak dijumpai di Negara Indonesia. Dalam praktik pencatatan kelahiran harus melalui beberapa prosedur yang telah di tetapkan dalam instansi. Dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran disebutkan bahwa‚ persyaratan pencatatan kelahiran anak harus melampirkan akta nikah. namun dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat 2 Peraturan ini menyebutkan bahwasannya ketika ada seorang pasangan suami istri yang ingin membuatkan Akta Kelahiran anaknya tetapi tidak memiliki buku atau Akta Nikah maka dapat diganti dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana kedudukan itsbat nikah setelah keluarnya Permendagri No 9 Tahun 2016, kedua bagaimana kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan digunakan untuk membuat akta kelahiran. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui: Pertama, Kedudukan itsbat nikah setelah keluarnya Permendagri No. 9 Tahun 2016 secara de facto sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama. Kedua, Kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan dapat digunakan untuk membuat akta kelahiran dimana yang tercantum di dalam akta kelahiran tersebut hanya nama ibu.

Actions (login required)

View Item