PENGELOLAANUSAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 DALAM RANGKA MENCAPAI KEMAKMURAN RAKYAT

Hebib, Dwinata Dahen (2020) PENGELOLAANUSAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 DALAM RANGKA MENCAPAI KEMAKMURAN RAKYAT. Masters thesis, unand.

	Text (cover dan abstrak) 1. cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text (bab 1) 2. bab 1.pdf - Published Version Download (439kB)
	Text (bab akhir) 3. bab akhir.pdf - Published Version Download (116kB)
	Text (daftar pustaka) 4. daftar pustaka.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text (tugas akhir utuh) 5. tugas akhir utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat 9 Pasal yang inkonstitusional dalam Undang-undang Migas. Pasca putusan MK pemerintah dianggap tidak konsisten dalam melaksanakan putusan MK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengelolaan minyak dan gas bumi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, 2) Bagaimanakah pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat, 3) Bagaimanakah perspektif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) pengelolaan Migas sebelum Putusan MK dilakukan oleh BP Migas, dimana BP Migas mewakili negara dalam melakukan hubungan perdata dengan badan usaha atau badan usaha tetap 2) pengelolaan usaha hulu migas tidak dapat dipisahkan dari konsep hak menguasai negara, tindakan privat pemerintah dan tujuan Pasal 3 UUD 1945 yakni mencapai kemakmuran rakyat. oleh karena itu pengelolaan usaha hulu migas dikembalikan pada pemerintah dengan membentuk SKK Migas, namun SKK migas memiliki kesamaan dengan BP Migas yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya 3) Perspektif dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi yaitu kelembagaan pengelolaan migas tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan yang terdahulu, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum belum dapat tercapai

Actions (login required)

View Item