Melia, Rizki Ruswandi (2020) PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN RUMAH DI DAERAH SEMPADAN DANAU MANINJAU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrsk)
Cover dan Abstrak.pdf - Updated Version Download (236kB) |
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (467kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Updated Version Download (198kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (320kB) |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Untuk Menghindari ketimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan maka diperukan adanya koordinasi pengawasan sejak dari perencanaan perumusan pembangunan hingga pelaksanaan teknis pengawasan. Danau Maninjau menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengelolaannya. Pemerintah Kabupaten Agam mengeluarkan produk hukum daerah terkait upaya pelestarian Danau Maninjau tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Dan dalam pelaksanaanya, pemerintah daerah berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Agam 2010-2030. Semakin banyaknya bangunan rumah yang dibangun masyarakat ditempat yang bukan menjadi peruntukannya menunjukan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pemberian izin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Berdasarkan latar belakang tersebut, Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengawasan terhadap Bangunan Rumah Di Daerah Sempadan Danau Maninjau Oleh Pemerintah Kabupayen Agam? 2). Bagaimana upaya pemerintah dalam merealisasikan larangan pendirian bangunan rumah di Sempadan Danau Maninjau? Metode Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Sedangkan Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Semua data yang telah dikumpulkan yakni data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif, dan mendapatkan mendapatkan kesimpulan yaitu: 1) Lemahnya pengawasan dan koordinasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam terhadap bangunan tanpa izin disepanjang tepian Danau Maninjau yang tidak memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis bangunan dan peraturan perundang-undangan. 2. Belum Maksimalnya Upaya pemerintah dalam merealisasikan larangan pendirian bangunan di sempadan Danau maninjau,telah diupayakan oleh pemerintah daerah agam dan instansi dinas terkait, Namun Ketidak konsistenan pemerintah dalam penerapan peraturan penataan ruang dan perizinan,kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah daerah dibawahnya, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan rumah disepanjang tepian Danau Maninjau. Kata Kunci : Pengawasan, Sempadan Danau, Bangunan Rumah
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Anton Rosari, S.H., M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 08 Dec 2020 03:03 |
Last Modified: | 08 Dec 2020 03:03 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/66425 |
Actions (login required)
View Item |