PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PAYAKUMBUH

KHAIRULI, AMRINA (2012) PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PAYAKUMBUH. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 1231.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (394kB)

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah pusat menyerahkan beberapa pajak Pusat menjadi Pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi pelaksanaannya baru dapat direalisasikan pada tahun 2014. Begitu juga halnya dengan Kota Payakumbuh. Sehubung dengan itu pada tahun sekarang dan Tahun 2013 pemerintah daerah Payakumbuh masih bersifat sebagai penerima kewenangan untuk melakukan pemungutan PBB di Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan peraturannya. Melihat kondisi Kota Payakumbuh yang saat ini mengalami kemajuan dan perkembangan yang baik dalam bidang pembangunan, banyak bangunan dan rumah yang berada di kawasan Payakumbuh mulai mengalami perubahan semakin meningkat dan terlihat semakin mewah. Penulis banyak melihat bangunan-bangunan di Payakumbuh yang sudah sangat maju dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan perkembangan ini tentu sedikit bayaknya memiliki pengaruh dan problematika terhadap pemungutan PBB Kota Payakumbuh, dan PBB sebagai pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak sampai saat ini sangat banyak wajib pajak PBB Kota Payakumbuh yang tidak mau melakukan kewajibannya tersebut sehingga nantinya akan berdampak terhadap penerimaan negara. Dari uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul penulisan skripsi: “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PAYAKUMBUH”

Actions (login required)

View Item