Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Raden, Toni Taufik (2020) Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (243kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (469kB) | Preview
Preview	Text (BAB 4) Bab 4.pdf - Published Version Download (133kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (147kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) FULL Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam pengaturan mengenai layanan Teknologi Finansial jenis peer to peer lending tidak terlepas dari pemberian sanksi kepada penyelenggara apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kegiatan penyelenggaraan layanan Fintech jenis peer to peer lending yang diatur dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dapat dirumuskan permasalahan mengenai pengaturan layanan Fintech jenis peer to peer lending di Indonesia dan pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis peer to peer lending agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan memahami tentang penyelenggaraan layanan Fintech jenis peer to peer lending dan mengetahui pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis peer to peer lending serta perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman nya agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah, Pengaturan layanan Fintech jenis peer to peer lending di Indonesia belum mencerminkan kepastian hukum sehingga belum terwujudnya keadilan bagi para pihak. Dan pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis peer to peer lending belum jelas dan kurang tegas dalam penerapan sanksinya sehingga tidak terwujud kepastian bagi para pihak, sehingga perlu menerapkannya prinsip kehati-hatian antara dua belah pihak baik itu pemberi pinjaman maupun pihak penyelenggara itu sendiri.

Actions (login required)

View Item