PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN NAGARI (Studi Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Nagari di Nagari Simarasok Kabupaten Agam)

ANISA, RESTY AYUZA (2013) PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN NAGARI (Studi Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Nagari di Nagari Simarasok Kabupaten Agam). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (SKRIPSI) 735.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (751kB)

Abstract

Fenomena otonomi daerah bukanlah suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.1 Dengan adanya fenomena otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan berupaya menggali potensi-potensi yang ada guna mengembangkan dan memajukan daerahnya. Otonomi daerah merupakan kesempatan bagi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Masa transisi sistem pemerintahan daerah ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap memiliki semangat untuk menghormati eksistensi daerah.

Actions (login required)

View Item