PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Balerong Bunta Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar)

OKTAVIANDRI, OKTAVIANDRI (2013) PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Balerong Bunta Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 2243.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (416kB)

Abstract

BPR hanya dapat dimiliki dan didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah menggunakan berbagai macam aturan hukum yang berfungsi sebagai suatu kaedah tersendiri di dalam masyarakat yang bersangkutan. BPR merupakan bank perkreditan yang berada di daerah. Sebagai mana pendirian yang diberikan oleh Gubernur Bank Indonesia. Mengacu pada pasal 5 Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PBI) PBI No. 8/26/PBI/2006, pemberian izin dilakukan dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Persoalannya adalah apakah pihak perbankan tetap mentaati syarat-syarat perizinan yang dibutuhkan setelah izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas hal ini lebih lanjut dengan judul “PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT (Studi padaBPR LPN Balerong Bunta Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab)”.

Actions (login required)

View Item