PROSEDUR EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

CHORY, MARDIANTO (2016) PROSEDUR EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Tugas Akhir) 2156.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (350kB)

Abstract

Upaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau sering dikenal dengan istilah good coorporate government, pada penyelenggeraan tugas-tugas instansi dan birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi yang dicita-citakan. Akan tetapi upaya tersebut tampaknya belum didukung dengan sepenuh hati oleh institusi dan birokrasi yang dimaksud. Hal tersebut diatas dapat dibuktikan dengan ditemukan semakin banyaknya kasuskasus yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Kasus-kasus tersebut adalah kebanyakan berupa praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh instansi dan birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, harus diadakan pengawasan, pengawasan yang dimaksud adalah tidak hanya mencakup audit / pemeriksaan saja, akan tetapi juga melakukan pelayanan perbaikan manajemen untuk lebih mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja instansi dan birokrasi yang dimiliki negara. Selain itu tujuan lainnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan upaya mencegah dan memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu bidang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah bidang program dan perencanaan, dan salah satu tugas yang dilakukan bidang program dan perencanaan adalah evaluasi LAKIP, yang bertujuan untuk menilai Akuntabilitas Kinerja, seperti yang tertuang dalam TAP MPR RI NO.XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta UU NO.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menegaskan bahwa tekad bangsa ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip good corporate government. Sebagai tindak lanjut atas TAP MPR dan UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap eselon 2 diwajibkan menyusun LAKIP untuk kemudian mempertanggungjawabkan / dievaluasi kinerjanya kepada pemberi amanat / mandat / wewenang, yang dalam hal ini adalah Presiden dan rakyat sebagai stake holder. Fungsi dan manfaat Evaluasi: a. Memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah tercapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu. b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. c. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan lain. Atas permasalahan yang dikemukakan diatas, penulis mengambil judul penulisan tugas akhir “Prosedur Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat”

Actions (login required)

View Item