PERAN POS BANTUAN HUKUM SEBAGAI PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA PADA PERKARA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

Fifi, Widia Sari (2020) PERAN POS BANTUAN HUKUM SEBAGAI PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA PADA PERKARA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (296kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (471kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV (AKHIR)) BAB IV (AKHIR).pdf - Published Version Download (39kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR KEPUSTAKAAN) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (47kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk usaha negara untuk mewujudkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Posbakum memiliki ruang lingkup antara lain: pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum; bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum tidak begitu luas dan mencakup keseluruhan bantuan yang dapat diberikan oleh Advokat secara penuh. Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut; Bagaimana bentuk peraturan yang mengatur tentang Bantuan Hukum dan Posbakum di Pengadilan? Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum secara cuma-cuma pada perkara perkawinan di Pengadilan Agama Padang? Faktor apa saja yang menjadi penghambat Posbakum dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Padang dan bagaimana cara mengatasinya? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum dan Posbakum di Pengadilan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum secara cuma-cuma pada perkara perkawinan di Pengadilan Agama Padang, dan faktor yang menjadi penghambat Posbakum dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Padang dan cara mengatasinya. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumen dan observasi. Jenis dan sumber data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan memperoleh kesimpulan yaitu, Posbakum yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tidak mewajibkan adanya layanan pendampingan dalam persidangan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Padang berlangsung dengan lancar dan tidak ada laporan ataupun keluhan dari penerima bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan. Meskipun demikian kemudahan pembuatan surat keterangan tidak mampu dan surat penunjang lainnya mengharuskan petugas posbakum untuk jeli dalam memeriksa identitas calon penerima bantuan hukum terkait ketepatan sasaran pemberian bantuan hukum. Kata Kunci: Layanan Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Agama

Actions (login required)

View Item