MEKANISME PENGADAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PADANG

Giovinn, Helma Fadhin (2018) MEKANISME PENGADAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) cover_TA.pdf - Published Version Download (349kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (332kB) | Preview
Preview	Text (BAB 5) BAB 5.pdf - Published Version Download (261kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (274kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR FULLTEXT) TA FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan membutuhkan pembangunan fasilitas guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 yakni untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan perdamaian abadi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari tujuan pembukaan UUD 1945 di atas terlihat bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai usaha dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan masyarakat dan turut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah di Indonesia terbagi atas dua bagian yaitu pusat dan daerah. Pelaksanaan pembangunan tersebut tidak selalu dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan sesuai dengan isi Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari pasal tersebut, lahirlah istilah Otonomi Daerah yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan atau aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, pemerintah mengusahakan pembangunan di berbagai daerah di seluruh Indonesia baik di kota maupun desa. Dinas instansi pemerintah yang ditugaskan untuk menjalankan pembangunan di berbagai daerah-daerah tersebut berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang maka Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan, Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pertanahan tergabung pada fDinas Perumahanf Rakyat, Kawasan Permukimanf danoPertanahan. DinasdPerumahanPRakyat, Kawasan Permukiman danaxPertanahan (DPRKPP) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Actions (login required)

View Item