PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP BARANGMILIK PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi Kasus Di Pengadilan NegeriKelas IA Padang)

SYAFRIL, SYAFRIL (2013) PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP BARANGMILIK PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi Kasus Di Pengadilan NegeriKelas IA Padang). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (TESIS) 804.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (517kB)

Abstract

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan rasa ketidak-adilan ditengah tengah masyarakat khususnya ketentuan yang terdapat Pasal 78 ayat (15) yang mengatur bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alatalat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran dirampas untuk negara.Bagi Pihak Ketiga yang Berikad Baik akan mengalami kerugian dan tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak milik seorang warga negara yang harus dilindungi Undang-undang. Dimana permasalahan yang selama ini perkara yang menyangkut Barang Bukti Milik Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan tidak terlindungi, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah putusan serta pertimbangan hakim terhadap Barang Milik Pihak Ketiga yang dimajukan kepersidangan dalam perkara Tindak PidanaKehutanan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Barang Milik Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan di Pengadilan Negeri Kelas IAPadang. Metode penelitian dengan mengunakan pendekatan Sosiologis atau penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1).Putusan serta pertimbangan hakim terhadap Barang Milik Pihak Ketiga yang dimajukan kepersidangan dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang terdapat dua macam Putusan yang terkait dengan barang bukti berupa alat angkut kenderaan sebagai berikut: a.Dalam hal Putusan yang menyatakan Putusan Pemidanaan dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Kehutanan dan terkait mengenai barang bukti berupa alat angkut kenderaan milik Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik dirampas untuk negara. b.Dalam hal Putusan majelis hakim yang menyatakan Putusan Pemidanaan bahwa Terdakwa tebukti bersalah dan terkait mengenai barang bukti berupa alat angkut kendaraan dikembalikan kepada yang berhak/Pihak Ketiga yang Bertikat Baik. (2).Perlindungan hukum terhadap Barang Milik Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik, dalam hal Putusan yang menetapkan mengenai barang bukti berupa alat angkut kendaraan dirampas untuk negara, merupakan bagi Pihak Ketiga belum mendapat perlindungan hukum. Dalam hal Putusan yang menetapkan mengenai barang bukti berupa alat angkut kendaraan untuk dikembalikan kepada yang berhak atau Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik telah mendapatkan perlindungan hukum. Disarankan agar Majelis hakim dalam memutus perkara terkait Barang Milik Pihak Ketiga untuk dipertimbangkan dapat dikembalikan kepada Pihak Ketiga, dan selanjunya Pihak Ketiga dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan terhadap pihak yang menggunakan barang milik Pihak Ketiga serta melakukan perubahan terhadap materi Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Actions (login required)

View Item