HUBUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENETAPAN DAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DI INDONESIA

ROMAN, DELAS MANURUNG (2016) HUBUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENETAPAN DAN PERLINDUNGAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201409021035nd_skripsi upload.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Konsep justice collaborator dalam sistem hukum di Indonesia masih tergolong baru. Gagasan ini perlu mendapat kajian terutama dari pendekatan juridis-normatif. Hal itu menjadi keharusan jika mengingat belum banyaknya studi (terutama ilmu hukum tata negara) yang melakukan elaborasi terhadapnya. Padahal, konsep justice collaborator tidak saja menyangkut aspek ilmu hukum pidana namun juga aspek ilmu hukum tata negara. Keterkaitan ini mengingat bahwa sistem pelembagaan, pengaturan, dan pengambilan keputusan terhadap justice collaborator bersinggungan dengan tugas-tugas antar lembaga hukum serta pemerintahan. Adapun tugas-tugas tersebut memiliki banyak aspek hukum tata negara diantaranya (i) legislasi dan pembentukan peraturan perundangundangan, (ii) administrasi yang berkenaan dengan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum, (iii) pendidikan hukum dan pembinaan profesi hukum, (iv) penyelenggaraan hukum atau pelaksanaan dalam arti penerapan hukum oleh pelaksana yang ditentukan oleh hukum tersebut (the administration of law), (v) aspek hukum kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara, (vi) kegiatan penegakan hukum yang dimulai dari penyidikan dan penuntutan hukum, (vii) penyelenggaraan peradilan sampai ke pengambilan putusan hakim yang bersifat tetap, (viii) pelaksanaan putusan pengadilan dan 11 pemasyarakatan terpidana, dan (ix) pendidikan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.1

Actions (login required)

View Item