PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM ACARA GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT / CLS) (STUDI KASUS SWASTANISASI PENGELOLAAN AIR MINUM DI PROPINSI DKI JAKARTA)

Lili, Maria Yulis (2020) PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM ACARA GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT / CLS) (STUDI KASUS SWASTANISASI PENGELOLAAN AIR MINUM DI PROPINSI DKI JAKARTA). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (331kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (455kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB VI, PENUTUP , KESIMPULAN.pdf - Published Version Download (182kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (374kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS FULL TURNITIN KAK LILI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Gugatan Warga Negara atau yang dikenal dengan istilah Citizen Lawsuit (CLS) adalah sebuah mekanisme yang dapat ditempuh oleh warga negara dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang tidak dipenuhi atau dilalaikan oleh negara/pemerintah, dan/atau meminta tanggung jawab penyelenggara negara atas kewajiban hukumnya.Gugatan warga negara menjadi mekanisme yang memberdayakan pencari keadilan dan solusi bagi warga terdampak yang enggan menggugat, Melalui CLS diharapkan menghasilkan perubahan kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.Pelaksanaan gugatan CLS sendiri merupakan penyimpangan terhadap asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yakni asas Point d’interest Point d’action, yang berarti pihak yang berkepentingan langsung adalah pihak yang berhak menggugat.Mekanisme ini merupakan adopsi dan adaptasi dari sistem hukum Common Law, yang diawali dalam perkara lingkungan hidup, yang berkembang dan banyak diterapkan dalam praktik peradilan melalui peradilan umum menyangkut beragam objek gugatan.Sampai saat ini di Indonesia sendiri belum ada aturan tertulis yang secara khusus mengatur tentang gugatan CLS dimaksud.Akibatnya dalam pelaksanaannya ditemukan inkonsistensi dalam penanganan perkara CLS, khususnya terkait penilaian terpenuhi atau tidaknya syarat formil dalam CLS. Kekosongan norma hukumterkait CLS ini menimbulkan problematika hukum tersendiri dalam proses penegakan hukum, terutama menyangkut kepastian hukum. Sebagaimana terlihat dalam contoh kasus gugatan CLS yang dijadikan objek penelitian dalam penulisan tesis ini.Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dalam Sistem Hukum di Indonesia (Studi Kasus Swastanisasi Pengelolaan Air Minum di Propinsi DKI Jakarta)”. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus serta mempergunakan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan gugatan CLS yang diajukan oleh warga dalam perkara dimaksud berupa putusan lengkap pada masing-masing tingkatan pengadilan, serta dokumen dan bahan referensi lain yang terdapat dalam perkara gugatan CLS lainnya sebagai bahan perbandingan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum acara CLS di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya tunduk ketentuan kepada HIR dan RBG, melainkan juga merujuk kepada praktik CLS di negara-negara anglo-saxon, serta dipengaruhi oleh penafsiran hakim yang menangani perkaranya. Terhadap kekosongan norma hukum terkait CLS di Indonesia diharapkan kedepannya akan adanya optimalisasi dari fungsi mengatur (regelende functie) yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang diberikan kewenangan secara atribusi oleh Undang-Undang untuk membentuk suatu peraturan dalam penyelenggaraan peradilan. Produk hukum Mahkamah Agung yang dinilai tepat untuk mengatur dan mengisi kekosongan hukum tentang gugatan CLS ini adalah PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Kata Kunci: Gugatan Warga Negara, Hukum Acara Perdata, Hukum Tata Usaha Negara THE IMPLEMENTATION OF CITIZEN LAWSUIT’S JUDICIAL PROCEDURE (CASE STUDY IN THE PRIVATIZATION OF CLEAN WATER MANAGEMENT AT THE PROVINCE OF SPECIAL CAPITAL DISTRICT OF JAKARTA) Lily Maria Yulis, SS, SH Master Degree’s Program of Law Faculty, Andalas University, Padang (NIM: 1820119001; email: liliput_ra@yahoo.com) Abstract Citizen Lawsuit (CLS) is a mechanism that could be pursued by the citizens of the country in order to fight for their rights that have been negligent or even not fulfilled by the state. It can also be used to require the responsibility of the government body for its legal obligations. CLS becomes a mechanism that empowered justice-seekers and solutions for the affected resident communities who are entrapped in hesitation to bring any charge against the government. This CLS mechanism is expected to produce or deliver a policy change useful for the public interest. Basically, the implementation of CLS is a deception against the principle of civil law judicial procedure, which is known as “Point d’interest Point d’action”, means, only interested parties who can be suing. This mechanism is an adoption and adaptation from common law legal system. It begins in the matter of the environmental issues, then evolved and applied in many judicial practices through general court related to various lawsuit objects. Up until the present time, Indonesia still has no written rules specifically regulating of this CLS model. Consequently found inconsistencies in the handling of cases of CLS, especially regarding the assessment fulfilled or the absence of formal requirements in CLS. The void of this CLS law norm, of course may raise a certain legal problem in the process of legal enforcement in the future, especially concerned with legal certainty, as seen as in one of CLS cases which has been chosen as the object of the research in this thesis. To get a better understanding, the writer thinks that it will be needed to hold and conduct a research study entitled “The Implementation of Citizen Lawsuit’s Judicial Procedure (Case Study in The Privatization of Clean Water Management at The Province of Special Capital District of Jakarta)”. The type of the research in this thesis is a normative juridical law research, with case approach, and use secondary data from all documents related to CLS claims, submitted by residents in the matter of privatization of clean water management at the province of Jakarta’s lawsuit (including the complete verdict or court judgement in each district), and also other documentations in different CLS claims as a comparison material. The emptiness of a law norm against it, is hoped that the upcoming optimization of the functions arrange (regelende functie) by the Supreme Court can be implemented as soon as possible. Supreme Court is an institution of judiciary which given the authority by state to draw up a written rules in the implementation of judicial processes. The most appropriate legal product of the Supreme Court considered to fills the vacuum of CLS’s law norm is The Supreme Court Regulation (PERMA). Key Words: Citizen Law Suit (CLS), Civil Law Judicial Procedure, State Administrative Law

Actions (login required)

View Item