FUNGSI DAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

Elfika, Rahmi (2020) FUNGSI DAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (308kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (494kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (273kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Menurut Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden”. Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia memiliki lembaga-lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara Pemilihan Umum terdiri dari KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, DKPP, lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggara Pemilihan Umum diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggara Pemilihan Umum, dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada intani yang berwenang. Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memiliki wewenang untuk memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan Pemilihan Umum tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi tidak hanya bersifat keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga diberikan mandat dasar perupa pencegahan dan menindak tahapan pelanggaran Pemilihan Umum dan sengketa Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan pelanggaran Pemilihan Umum pelapor tindak pidana Pemilihan Umum telah ada dilakukan dikantor Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diterima langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, kepolisian, dan kejaksaan, maka berdasarkan hal tersebut tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul fungsi dan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Dari paparan penulis diatas maka ditariklah beberapa rumusan masalah yaitu. Pertama Bagaimana pelaksanaan fungsi dan tugas pokok badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu dalam Pelanggaran Pemilihan umum. kedua Apa saja persoalan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Umum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang terjadi dilapangan yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang dikumpulkan dilapangan, data diperoleh melalui teknik wawancara yang diperoleh dikantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas badan pengawasaan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam sentra penegakan hukum terpadu belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu pertama perbedaan pemahaman terkait jangka waktu pelapor tujuhari sejak diketahui dan ditemukan, kedua kendala pelapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menggunakan hari kerja, ketiga terkait tersangka yang merupakan anak dibawah umur, empat tidak adanya ancaman pidana bagi seseorang yang penyuruh melakukan, lima tidak adanya upaya paksa penghadiri saksi. Maka dari itu Badan Pengawasan Pemilihan Umum masih belum sepenuhnya untuk melakukan tindakan yang dikarnakan adanya keterbatasan dalam melakukan pelanggaran Pemilihan Umum.

Actions (login required)

View Item