HAMBATAN PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA TUNTUTAN KEPERDATAAN ASET HASIL KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nofrizal, Nofrizal (2020) HAMBATAN PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA TUNTUTAN KEPERDATAAN ASET HASIL KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK PDF.pdf - Published Version Download (286kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I PDF.pdf - Published Version Download (548kB) | Preview
Preview	Text (BAB KESIMPULAN) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (272kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf - Published Version Download (325kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS TURNITIN NOFRIZAL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara berkaitan dengan pengembalian aset Negara dari hasil korupsi. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara untuk mengembalikan aset korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1. Bagaimanakah wewenang jaksa selaku eksekutor dalam pengambilan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi. 2. Kendala- kendala apakah yang dihadapi dalam pengambilan aset korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Jaksa sebagai Pengacara dapat melakukan perampasan terhadap barang yang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dari hasil korupsi dan memburu asset dan pelakunya. Jaksa sebagai pengacara Negara dapat menghimpun data dan keterangan dimanapun pelaku berada untuk melakukan koordinasi dalam penyidikan untuk menyelematkan asset Negara. Kendala dalam pengambilan aset korupsi masih terkendala perjanjian antar Negara dan perbedaan sistem hukum di tiap Negara, terbatasnya tim investigasi karena kendala pendanaan, penguasaan asset pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan pelaku korupsi, tidak jelasnya political will pemerintah, dan pelakunya berada diluar negeri yaitu masalah Ekstradisi. Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Korupsi Barriers To The Implementation Of The Authority Of The Prosecutor As Lawyer Countries In Efforts To The Demands Of Civil Assets Is The Proceeds Of Crime Of Corruption Based On Law Number 20 Year 2001 On Eradication Of Corruption (Nofrizal No. BP 1820119011, Andalas University, 166 pp., 2020) ABSTRACT Based on the Authority of the Prosecutor As the State's Attorney relating to the return of State assets from proceeds of corruption. The prosecutor's office is given the authority for and on behalf of the state or the government as plaintiff or defendant which in their implementation give consideration or to defend the interests of the state or the government as the state's attorney for the return of assets of corruption. The issues raised in this research 1. How does the authority of the attorney as the executor in making the assets the proceeds of corruption and the payment of money substitutes in a corruption case. 2. The constraints are encountered in the retrieval of the assets of corruption. The research method used is normative juridical. The prosecutor as a Lawyer can do a deprivation of any tangible and intangible assets acquired from the proceeds of corruption and hunt down the asset and the culprit. The prosecutor as the State's attorney can collect data and description wherever the offender is to perform the coordination in the investigation to save the Country's asset. Constraints in the retrieval of assets corruption is still constrained by agreements between Countries and the differences in the legal systems in every Country, limited the investigation team due to funding constraints, the mastery of the assets of a third party not related to the perpetrators of corruption, no clear political will of the government, and the perpetrators are outside the country, namely the issue of Extradition. Keywords: The Prosecutor Attorney Of The State, Corruption

Actions (login required)

View Item