PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MINYAK BUMI TANPA KONTRAK KERJA SAMA DI KABUPATEN BATANG HARI (Studi Kasus di Kepolisian Resor Batang Hari)

M. Nanda, Setiawan (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MINYAK BUMI TANPA KONTRAK KERJA SAMA DI KABUPATEN BATANG HARI (Studi Kasus di Kepolisian Resor Batang Hari). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1.TEXT COVER+ABSTRAK.pdf - Published Version Download (171kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 Pendahuluan) 2.BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (435kB) | Preview
Preview	Text (Bab 4 Penutup) 3.BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4.DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (132kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Salah satu permasalahan yang timbul dari pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu mengenai eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Batang Hari tepatnya di Desa Pompa Air dan Desa Bungku dengan cara melakukan pengeboran sumur kemudian mengambil minyak yang terkandung dalam sumur tersebut atau dapat disebut dengan Illegal Drilling, terdapat kurang lebih 2000 titik sumur minyak bumi tanpa kontrak kerja sama. Hal ini jelas merupakan suatu tindak pidana menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak KerjaSama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah.Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yang penulis lakukan bersifat Deskriptif Analitis, pengumpulan data penelitian dengan cara wawancara dan studi dokumen, Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari dilakukan dengan tindakan penegakan hukum preventif dan tindakan penegakan hukum represif penegakan hukum yang dilakukan penyidik polres Batang Hari cukup efektif menurun kan kasus setiap tahunnya, Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari yaitu keterbatasan sumber daya penyidik, lokasi sumur-sumur minyak bumi ilegal yang sulit dijangkau, pelaku melarikan diri, tidak ada koordinasi penyidik PPNS, keterlibatan oknum, masyarakat itu sendiri. Upaya dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di mengatasi kendala Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari menambah personil, melakukan sosialisasi, melakukan kerja sama dengan instansi lainya, melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang dijadikan praktik pengeboran sumur minyak bumi ilegal. Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Eksploitasi, Minyak Bumi; Tanpa Kontrak Kerja Sama.

Actions (login required)

View Item