PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Tri, Anino Vensky (2020) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (228kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (460kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (272kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Masalah perizinan di Kota Padang berbelit terutama tentang perizinan pendirian toko, namun fakta di lapangan yang dibangun gudang. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Kota Padang. Bentuk Partisipasi Ada dua, partisipasi langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Pelaksanaan Partisipasi ada dua, secara langsung berupa datang langsung ke DPRD atau melalui tulisan, secara tidak langsung melalui lembaga seperti LKAM dan lembaga lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah pertama bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Daerah Kota Padang, kedua pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penlitian Yuridis Empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancarra salah satu Kepala Bagian Perundang Undangan DPRD Kota Padang dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adalah kurangnya penegakan hukum atau penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak berjalannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Saran dari saya untuk pelayanan publik di Kota Padang adalah sebagai berikut memaksimalkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang dengan masyarakat bekerjasama dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017.

Actions (login required)

View Item